DPK PPNI RS PERMATA HATI DURI

Cari Blog Ini

PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI PERSYARATAN SIKP

pada tanggal Maret 12, 2018

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

DAFTAR ANGGOTA PPNI

PEMBUATAN SYARAT SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)

LIHAT LIST DISINI

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

PENGURUSAN SURAT TANDA REGISTRASI

PERTANYAAN SEPUTAR IURAN PPNI

PERTANYAAN SEPUTAR IURAN DI DPK PPNI RSPH 1. Q : Apakah untungnya membayar iuran PPNI ? A : keuntungan membayar iuran : · Mendapatkan STR sebagai syarat utama terpenuhinya kewenangan untuk melaksanakan praktik keperawatan (pengakuan kompetensi profesi) · Mendapatkan surat rekomendasi profesi untuk pendaftaran TKHI · Agar program kerja PPNI Pusat dan PPNI komisariat dapat berjalan · Mendapatkan angka kredit untuk kenaikan pangkat (bagi Perawat PNS) 2. Q : Berapa iuran PPNI ? A : Iuran PPNI per tahun 2016 adalah Rp 260.000/Tahun, ditambah biaya registrasi Rp. 100.000 3. Q : Mulai tahun berapa membayar iuran PPNI ? A : berdasarkan data pembayaran PPNI Komisariat RSPH ke PPNI pusat, ...

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL PPNI KE IX DI PALEMBANG

Kepada Yth. Bpk SINAR ARIBOWO S. Amd.Kep Dewan Pengurus Komisariat RS Permata Hati Di Tempat Menindak lanjuti Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) IX PPNI Palembang Sumatera Selatan tanggal 7-10 Mei 2015, berdasarkan hasil risalah rapat Komisi A: AD ART PPNI pada Bab XIII pasal 73 dan hasil rapat Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP.PPNI) tanggal 14 Juli 2015 tentang iuran anggota dan SIM-K, maka ditetapkan aturan yang baru sesuai dengan pasal 73 ART MUNAS IX PPNI Palembang Sumatera Selatan. Demi keseragaman dan ketertiban pembayaran iuran anggota, maka: Dewan Pengurus Daerah Provinsi agar segera meneruskan informasi / edaran ini kepada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten / Kota (DPD Kabupaten / Kota) segera membentuk dan melantik Kepengurusan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) yang telah memenuhi persyaratan. Dewan Pengurus Daerah Provinsi,...

Diberdayakan oleh Blogger